Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada utang baru sebesar Rp 775,9 triliun pada tahun pertama yaitu tahun depan. Hal tersebut telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tahun 2025.
Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan DJPPR Kementerian Keuangan yaitu Riko Amir menjelaskan bahwa pembiayaan itu utamanya bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).
Riko menjelaskan, pinjaman ini dapat diperoleh dari dua sumber yaitu antara lain pinjaman dari dalam dan luar negeri. Untuk sumber dari pinjaman dalam negeri yaitu sebesar Rp 5,2 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 128,1 triliun. Besarnya utang ini meningkat sangat cukup signifikan bila dibangdingkan tahun 2024. Pada tahun ini target pembiayaan utang sebesar Rp 648,1 triliun.
Untuk mencapai target SBN, pihaknya akan menyiapkan sejumlah strategi. Pertama yaitu penerbitan SBN melalui lelang, dimana lelang akan dilakukan dua minggu sekali secara bergantian antara SUN dan SBSN. Sehingga pada satu tahun dilakukan lelang masing-masing sebanyak 24 kali.
Berikutnya ada juga dari yang retail yang tengah digenjot pengembangannya, Riko mengatakan, retail saat ini kira-kira sudah hampir mencapai 15% dari pembiayaan SPN. Untuk tahun 2024 ini penerbitannya sudah selesai yaitu ada SPN Falas.
Sedangkan dari sisi pinjaman, baik dari dalam ataupun dari luar negeri, dia memastikan bahwa pemerintah terus mewaspadai bahwa pemerintah terus akan mewaspadai dampak dari tekanan global dan menjaga pembiayaan pada tahun tersebut.
About The Author
